“Sama saja, Khazanah juga langsung ke PM. Temasek juga langsung ke PM. Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden, sama. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian,” terangnya.
Dengan adanya super holding, Jokowi berharap BUMN dikelola secara profesional. Sebab dengan adanya super holding para BUMN akan diawasi oleh orang-orang profesional bukan birokrat.
“Peran pemerintah tidak hilang dong, pemegang sahamnya pemerintah kok,” tutupnya.(dtc/ziz)
