Surabaya. Cakrawalanews.co Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mempertanyakan belanja infrastruktur pelayanan publik dan pemerataan sebagai upaya mengejar konektivitas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
“Berapa persentase belanja infrastruktur pelayanan publik 2027 menurut formula Permendagri No. 17 Tahun 2026?” kata Hadi Setiawan saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Atas Nota Keuangan Oleh Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Jawa Timur 2027, di Surabaya, Kamis.
Hadi menjelaskan pada RAPBD Jatim 2027 belanja modal turun 22,3 persen menjadi Rp1,67 triliun atau sekitar 6,1 persen dari total belanja, sedangkan realisasi belanja modal 2025 juga baru 92,47persen.
