“Pemetaan dilakukan terhadap sekitar 300 ribu hektare lahan yang kami siapkan untuk wacana ibu kota pemerintahan ini, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya,” kata Fahrizal.
Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kami pun meminta kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara umum, untuk berpartisipasi serta mendukung wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya agar bisa terwujud,” katanya pula. (ant/wan)
