Adanya penyertaan modal ini akan masuk dalam salah satu butir belanja pemrov di anggaran 2019. Besarannya mencapai Rp 200 miliar. Akibat dari molornya penetapan APBD 2018 tersebut, bonus anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemendagri RI melalui APBN pun menurun. Jumlahnya, dipastikan di bawah Rp77 miliar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019 memang mewajibkan tiap daerah untuk dapat menyelesaikan pengesahan APBD maksimal pada akhir November. “Namun belum terlambat karena pengesahannya masih di bulan November. Jatim tetap dapat bonus, namun jumlahnya menurun,” kata Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim dua periode ini.
