Isma Yatun menjelaskan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.
Paling tidak ada 5 indikator yang menjadi penilaian BPK, Standart Pengendalian Internal (SPI), Kesesuaian laporan dengan standart akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan atau penyampaian informasi, Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan yang terakhir Tingkat kewajaran pada laporan keuangan.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik.
“Capain opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) adalah hasil karja keras dan sinergitas semua pihak di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dan merupakan penyelarasan dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
