“Jangan sampai pembangunan di Kota Surabaya tebang pilih. Daerah yang dapat anggaran itu-itu saja dari dulu, sedangkan yang tertinggal justru semakin tertinggal. Ini bukan hanya tertinggal, tapi ditinggal,” papar Buchori.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan program Pemkot Surabaya.
Infrastruktur yang dibangun juga tidak boleh hanya mengejar jumlah proyek, tetapi harus dipastikan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi,” tegasnya.
Di luar persoalan pendidikan dan infrastruktur, Buchori turut menaruh perhatian terhadap nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkot Surabaya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan status kepegawaian mereka.
Menurutnya, para tenaga PPPK paruh waktu perlu diperjuangkan agar memiliki kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
“Yang masih PPPK paruh waktu, segera diperjuangkan supaya ke depan bisa menjadi penuh waktu. Dinas masing-masing juga harus memperjuangkan anak buahnya yang masih paruh waktu semaksimal mungkin,” pungkas Buchori Imron. (*)
