Machmud juga menyinggung surat Kejaksaan Agung yang menjelaskan bahwa legal opinion merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara.
Menurutnya, produk tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menunda pembayaran putusan pengadilan.
Meski demikian, ia mendorong agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah mempertemukan Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana melalui mediasi Kejaksaan Agung.
Langkah itu dinilai penting agar penyelesaian persoalan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak.
“Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman,” jelasnya.
Tak berhenti pada pembahasan sengketa pembayaran, Komisi B DPRD Surabaya juga berencana meninjau langsung lokasi proyek pembakaran sampah di kawasan Keputih.
Machmud mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mengagendakan jadwal kunjungan bersama anggota Komisi B lainnya.
Peninjauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi proyek yang menjadi latar belakang sengketa pengembalian investasi tersebut.
Berdasarkan resume hasil RDP, PT Unicomindo Perdana turut meminta Pemkot Surabaya melaksanakan sejumlah putusan pengadilan, mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT SBY, Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PDT/2016, hingga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 763 PK/PDT/2021.
Perusahaan juga mencantumkan Penetapan Aanmaning Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby sebagai bagian dari dasar permintaan pelaksanaan putusan tersebut.
Kini, penyelesaian sengketa pengembalian investasi senilai Rp104 miliar itu masih menunggu langkah Pemkot Surabaya.
