Angka tersebut belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.
Robert menegaskan, pihaknya berharap Pemkot tidak lagi menunda pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam RDP tersebut, ia juga membawa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026 yang menurutnya menegaskan kewajiban melaksanakan putusan yang telah inkrah.
Persoalan semakin mengemuka karena Pemkot disebut menggunakan legal opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai salah satu dasar untuk menunda pembayaran.
Robert menilai pendapat hukum tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan.
“Jadi intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum,” tegasnya.
Jika tidak kunjung mendapatkan penyelesaian di tingkat pemerintah kota, PT Unicomindo Perdana berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, membenarkan bahwa dalam RDP terungkap riwayat pembayaran pengembalian investasi yang telah dilakukan Pemkot sebanyak 12 kali sebelum akhirnya dihentikan.
Menurut Machmud, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan melalui komunikasi antara Pemkot Surabaya dan pihak perusahaan.
Terlebih, ia menyoroti adanya putusan pengadilan hingga tingkat peninjauan kembali (PK) yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala,” ungkap Machmud.
