Karena itu, penggunaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan internal birokrasi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Karena apa? Pemerintah kota sudah ada honornya Rp 3,4 triliun itu, ya, sehingga dia harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Machmud pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menegaskan, anggaran daerah yang dikumpulkan dari masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, bantuan sosial, serta pelayanan dasar.
“Yang dipakai ini adalah uang rakyat, uang bersumber dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di Pemkot namanya APBD. Dikembalikan untuk rakyat dan sebagian untuk gaji aparat ASN-nya,” ujarnya.
