Di sektor kesejahteraan sosial, mahasiswa menuntut pemenuhan hak dasar yang meliputi bidang pendidikan yakni menurunkan biaya, memperluas serta mengawasi Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan memprioritaskan kesejahteraan guru.
Kemudian di bidang kesehatan, massa menuntut pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan nakes. Di bidang sosial, mereka menyampaikan aspirasi agar ada evaluasi tata kelola pendataan desil, menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, dan menjamin hak pekerja rentan.
Aliansi BEM Surabaya juga mendesak evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan, serta mendesak pemerintah menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus mengadili korporasi yang terlibat.
Menutup deretan isu nasional, massa menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penghentian tindakan represif serta kriminalisasi terhadap ruang sipil, mendesak revisi Undang-Undang Peradilan Militer, dan menuntut reformasi Polri secara menyeluruh.
Sementara itu, dalam isu regional Jawa Timur, Aliansi BEM Surabaya secara tegas menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi pesisir atau Surabaya Waterfront Land (SWL). Tuntutan regional tersebut mencakup pemeriksaan transparansi perizinan SWL, evaluasi hingga pencabutan izin jika terbukti melanggar, perlindungan mata pencaharian dan ruang hidup nelayan, penolakan segala bentuk penggusuran, serta desakan pelibatan masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan pesisir.
