Menurut Yona, empat OPD tersebut merupakan bagian dari wajah pelayanan Pemkot Surabaya. Mereka dituntut selalu siap ketika masyarakat membutuhkan, bahkan dalam situasi yang tidak mengenal jam kerja.
Satpol PP bertugas menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah.
BPBD berhadapan dengan situasi kebencanaan, Damkar menjalankan operasi pemadaman sekaligus penyelamatan, sementara Dishub mengatur lalu lintas dan mobilitas warga.
Namun, di tengah tuntutan tersebut, kebutuhan dasar berupa pakaian dinas disebut belum sepenuhnya terpenuhi.
Bahkan, masih ada petugas yang harus membeli sendiri seragam yang mereka gunakan untuk bekerja.
“Kondisi itu membebani teman-teman ini, untuk memiliki seragam mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” ungkap mahasiswa program Doktoral (S3) Ilmu Hukum di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya itu.
Bagi Yona, persoalan tersebut bukan sekadar perkara pakaian kerja.
Ketika petugas diminta memberikan pelayanan secara maksimal, fasilitas penunjang pekerjaan juga semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Bukan Sekadar Pakaian, Seragam Jadi Identitas Petugas
Yona juga melihat seragam dinas memiliki fungsi yang lebih luas. Pakaian dinas menjadi identitas yang membuat masyarakat dapat mengenali petugas ketika membutuhkan bantuan maupun pelayanan.
