Sementara untuk para pedagang Embong Blimbing, Machmud mendorong agar mereka dapat diarahkan ke fasilitas yang disediakan Pemkot, termasuk Sentra Wisata Kuliner (SWK).
Namun, tidak semua pedagang otomatis mendapatkan fasilitas tersebut. Machmud mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, para pedagang telah diinventarisasi dan terdapat persyaratan tertentu untuk memperoleh fasilitas dari Pemkot.
Salah satunya berkaitan dengan kepemilikan identitas sebagai warga Surabaya.
“Ya, yang saya tahu sudah diinventarisir, dari beberapa pedagang memang harus KTP Surabaya, baru diberi fasilitas. Yang tidak, ya diminta kembali ke wilayahnya, tidak dibantu sama pemerintah kota. Gitu.” jelasnya.
Bagi Machmud, persoalan Embong Blimbing bukan semata tentang keberadaan lapak yang harus ditertibkan.
Ada kehidupan ekonomi yang ikut terdampak ketika puluhan pedagang kehilangan tempat berjualan.
Karena itu, ia berharap proses penataan kawasan tetap dibarengi dengan solusi konkret.
Dengan demikian, wajah kawasan bisa dibenahi tanpa membuat para pedagang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. (*)
