Eri menyebut anggota Pokmas rata-rata berjumlah sekitar 10 orang, dengan struktur yang terdiri dari pengurus dan pekerja.
Tak hanya Pokmas, tenaga yang mengerjakan proyek juga diwajibkan berasal dari warga setempat.
Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak berhenti pada terbangunnya saluran atau infrastruktur, tetapi juga memberikan perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Eri mengatakan skema tersebut mulai dicoba pada semester Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebelumnya.
Menurutnya, pola pengerjaan melalui rekanan sebelumnya kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
“Sudah kita coba mulai semester PAK ini kemarin. Sebelumnya banyak yang CV dan akhirnya banyak kisruh juga. Jadi adanya protes segalanya,” ungkap Eri.
Ia berharap keterlibatan langsung warga dalam pengerjaan infrastruktur dapat membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil pembangunan di lingkungannya.
“Kalau melibatkan warga langsung kan dia merasa memiliki sehingga pekerjanya itu lebih optimal gitu,” pungkasnya. (*)
