DPRD perlu memastikan jadwal implementasi sekaligus pembagian tanggung jawab setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan jelas.
“Pada Oktober 2026, Pemkot bersama PMI dan BPBD masih menyusun rencana aksi panas yang ditargetkan rampung pada November 2026. DPRD perlu mendorong kejelasan jadwal implementasi dan penanggung jawab setiap OPD,” ujarnya.
Michael juga mengusulkan pembangunan sistem peringatan dini yang dapat langsung dipahami masyarakat.
Informasi mengenai suhu dan kondisi panas dari BMKG, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi peringatan publik yang disertai rekomendasi pembatasan aktivitas di luar ruangan ketika kondisi sudah berisiko.
Perlindungan terhadap pekerja informal dan pekerja lapangan juga menjadi perhatian.
Kelompok yang banyak beraktivitas di ruang terbuka dinilai membutuhkan dukungan berupa ketersediaan air minum, tempat berteduh, waktu istirahat hingga penyesuaian jam kerja ketika suhu mencapai kondisi sangat panas.
Di sisi pelayanan kesehatan, Michael meminta kesiapsiagaan Puskesmas dan RSUD diperkuat.
Tenaga kesehatan perlu mampu membedakan kondisi dehidrasi, kelelahan akibat panas atau heat exhaustion, hingga heat stroke sehingga pertolongan awal dapat diberikan secara cepat.
“Tenaga kesehatan perlu mampu membedakan dehidrasi, kelelahan akibat panas (heat exhaustion), dan heat stroke serta melakukan penanganan awal secara cepat,” katanya.
