Di tengah dinamika politik menjelang akhir Oktober, koordinasi dan pemetaan kerawanan dinilai penting agar pelaksanaan penertiban dapat mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Arif Fathoni mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa maupun kelompok masyarakat perlu dihormati, sementara pemerintah daerah tetap berkewajiban menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, menjaga kondusivitas tidak harus dimaknai sebagai pembatasan ruang demokrasi.
Pemerintah dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi lintas instansi, serta pemetaan potensi kerawanan agar kebijakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi sosial.
Legislator Golkar ini lantas berharap seluruh pemangku kepentingan di Surabaya mengedepankan kehati-hatian dalam menghadapi dinamika akhir Oktober.
