Karena itu, ketika terdapat siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau menghadapi kendala dalam proses belajar, sekolah tidak seharusnya langsung mengambil keputusan untuk membuat siswa tinggal kelas.
Sebaliknya, kondisi tersebut perlu lebih dulu ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap proses belajar serta pendampingan terhadap siswa.
“Jika ada anak yang mengalami kesulitan belajar, sekolah tidak serta-merta memutuskan tidak naik kelas. Guru dan sekolah harus melakukan evaluasi, memberikan pendampingan, serta berkomunikasi dengan orang tua untuk mencari solusi terbaik bagi perkembangan anak,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kenaikan kelas di Surabaya selama ini tidak hanya bertumpu pada pencapaian akademik.
Proses perkembangan siswa dan dukungan yang diberikan sekolah juga menjadi bagian penting sebelum keputusan diambil.
Di tengah rencana pemerintah pusat mengatur kembali kebijakan tinggal kelas, Dispendik Surabaya menekankan pentingnya memastikan setiap keputusan tetap berpihak pada proses tumbuh dan perkembangan peserta didik.
Dengan demikian, kebijakan tinggal kelas nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi konsekuensi atas capaian belajar yang belum memenuhi target, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap proses pendidikan yang telah dijalani siswa. (*)
