Mekanismenya akan disusun dengan mempertimbangkan kondisi lembaga dan kemampuan pembiayaannya.
“Mekanismenya sama seperti sekolah swasta formal, di mana sekolah/lembaga yang sudah sangat mampu secara finansial biasanya secara sukarela tidak mengambil alokasi tersebut. Namun, bagi pondok-pondok pesantren umum yang membutuhkan, fasilitas ini akan disalurkan,” terangnya.
Saat ini, Pemkot masih menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah santri dari hasil pemadanan data.
Perhitungan tersebut akan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas.
Jika proses tersebut selesai, perluasan BOPDA ke pesantren direncanakan mulai diterapkan pada tahun anggaran mendatang.
“Kami sedang merencanakan dan menggodok hal tersebut secara matang. Harapannya, setelah proses perhitungan dan pembahasan anggaran selesai, program ini bisa segera direalisasikan untuk memfasilitasi anak-anak kita yang ada di pondok pesantren,” pungkasnya. (*)
