Sasarannya tidak hanya santri di pondok pesantren, tetapi juga siswa di lembaga pendidikan keagamaan non-formal lainnya.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak di Kota Surabaya yang terkendala menempuh pendidikan, baik di sekolah formal maupun lembaga keagamaan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, hasil pencocokan data menunjukkan sebagian anak Surabaya yang tidak tercatat di sekolah formal ternyata belajar di pesantren.
“Pak Wali Kota ingin memastikan bahwa seluruh anak Kota Surabaya mengenyam pendidikan sesuai standar. Kalau di luar (sekolah formal) ada BOS dan BOPDA, maka anak-anak kita yang ada di pondok pesantren pun harus mendapatkan fasilitas yang sama. Selama ini mungkin belum secara menyeluruh terfasilitasi oleh Pemkot, sehingga kami ditugaskan untuk melakukan mapping menyeluruh,” ujar Febri sapaan akrabnya.
Untuk tahap awal, Pemkot memprioritaskan pesantren yang berada di wilayah Surabaya. Pendataan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau pondoknya di luar Surabaya, tentu jangkauannya beda dan orang tua biasanya sudah memiliki pertimbangan tersendiri. Yang kita utamakan adalah pondok-pondok di Surabaya yang kasat mata dan memang harus kita bantu,” jelasnya.
Febri menjelaskan, bantuan nantinya ditujukan bagi santri di pesantren yang membutuhkan.
