Ia juga menyoroti pupuk organik yang hingga kini memiliki tingkat penyaluran terendah, yakni 61,64 persen dari alokasi 143,8 ribu ton.
Menurut Renny, Pemprov Jawa Timur perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Pupuk Indonesia, distributor, kios, dan kelompok tani untuk memastikan distribusi tepat data, alokasi, waktu, harga, serta penerima.
Ia mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur memiliki dashboard penyaluran yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, dan daerah dengan serapan rendah.
