Surabaya. Cakrawalanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi menyusul realisasi distribusi hingga 21 September 2026 baru mencapai 73,64 persen dari total alokasi 2,11 juta ton.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengatakan pengawasan pupuk bersubsidi tidak cukup hanya melihat ketersediaan stok, tetapi juga memastikan pupuk dapat ditebus petani sesuai kebutuhan dan musim tanam.
“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” kata Renny di Surabaya, Rabu (23/9/2026).
Berdasarkan data tersebut, dari alokasi 2,11 juta ton pupuk bersubsidi, sebanyak 1,55 juta ton telah tersalurkan sehingga masih terdapat 557,86 ribu ton yang belum tersalurkan.
