“Orang tua berhak tahu uang yang mereka keluarkan digunakan untuk apa. Kalau memang untuk kebutuhan pendidikan dan disepakati secara sukarela, sampaikan secara terbuka. Tetapi kalau ada kewajiban yang dibungkus sebagai sumbangan, itu yang harus diluruskan,” ujarnya.
Deni meminta persoalan pungutan sekolah tidak hanya ditangani ketika sudah viral atau mendapat protes dari wali murid. DPRD Jatim, menurut dia, perlu mendapatkan data pengaduan secara berkala untuk melihat apakah terdapat pola serupa di sekolah lain.
“Jangan menunggu viral baru diperiksa. Kalau ada pola keluhan yang sama di banyak sekolah, kami minta Dindik melakukan evaluasi. Kita ingin pendidikan berjalan baik, tetapi jangan biaya pendidikan justru menjadi tekanan tambahan bagi keluarga,” katanya.
Deni menegaskan sekolah tetap membutuhkan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dukungan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme yang transparan dan tidak mengorbankan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Tujuan kita bukan mematikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kita jaga adalah jangan sampai partisipasi itu berubah menjadi kewajiban yang membebani orang tua. Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang,” pungkasnya.(caa)
