Puguh mengingatkan, persaingan antarwilayah dalam menarik investasi semakin ketat. Pelaku usaha akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan maupun mempertahankan modalnya, termasuk kepastian regulasi, biaya produksi, infrastruktur, akses bahan baku, serta prospek pasar.
“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi, pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modalnya ke wilayah yang dinilai lebih menguntungkan,” terang Puguh, yang berasal dari Daerah Pemilihan Malang Raya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika PHK sudah terjadi. Langkah pencegahan perlu dilakukan melalui pemetaan sektor industri yang rentan, komunikasi aktif dengan dunia usaha, serta kebijakan yang dapat menjaga perusahaan tetap beroperasi dan melakukan ekspansi.
Puguh juga mengingatkan bahwa persoalan pengangguran tidak berhenti pada hilangnya sumber pendapatan individu. Jika PHK terjadi dalam skala besar, dampaknya dapat merembet ke kehidupan keluarga dan memunculkan persoalan sosial yang lebih luas.
Masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kata dia, akan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kewajiban finansial, hingga membiayai pendidikan anak. Karena itu, menjaga lapangan pekerjaan yang sudah ada harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menekan pengangguran.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah PHK terjadi. Yang harus dilakukan adalah membangun iklim investasi yang sehat sejak awal agar industri bisa bertahan, berkembang, dan terus membuka lapangan pekerjaan,” pungkas Puguh. (caa)
