Menurut Puguh, kondisi tersebut perlu diantisipasi pemerintah sebelum berkembang menjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah Jawa Timur, kata dia, perlu menyiapkan skema penanggulangan yang komprehensif dengan menciptakan kebijakan yang memberikan kepastian dan mendorong investasi.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan perpajakan. Puguh meminta adanya regulasi pajak yang wajar dan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha, terutama pada fase awal perintisan industri. Kebijakan tersebut penting agar beban awal investasi tidak menjadi penghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Selain pajak, regulasi ketenagakerjaan dan infrastruktur juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun iklim investasi. Pemerintah perlu memastikan ketentuan upah dapat diterapkan secara terukur sekaligus menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran rantai pasok bahan baku maupun distribusi hasil industri.
“Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang membuat industri bisa bertahan dan berkembang. Kepastian regulasi, biaya usaha yang rasional, tenaga kerja, serta infrastruktur harus dilihat sebagai satu kesatuan,” ujar Puguh.
Ia menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara” karena memiliki konektivitas perdagangan dan industri yang luas menuju kawasan Indonesia bagian timur. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional.
