Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Dinas Sosial, BPS, dan pemangku kepentingan terkait untuk meminta penjelasan mengenai indikator penentuan desil satu hingga 10.
Sri Untari juga mendorong audit kualitas DTSEN, penguatan verifikasi lapangan, serta mekanisme koreksi data yang mudah, cepat, dan transparan.
“Jangan hanya menghitung siapa yang menerima bantuan. Pemerintah juga harus memastikan siapa yang seharusnya menerima tetapi justru terlewat oleh sistem,” katanya.
