“Maka, tadi salah satu kesimpulannya adalah kita ingin memperbaiki pola penanganan krisis antara Perum Jasa Tirta I ke PDAM. Nah, ini bukan soal ini ya, apa namanya, bukan soal BUMD-nya, tetapi terkait dengan pencemaran airnya. Nah, kalau BUMD kan di teman-teman komisi B, tapi terkait dengan pencemaran lingkungannya, sehingga setiap ada pencemaran air, itu bisa ada deteksi dini terkait dengan air yang nanti akan masuk ke air baku bagi PDAM,” jelasnya.
Selain akses sensor, frekuensi pemantauan kualitas air juga menjadi perhatian. Eri menyebut pemantauan selama ini hanya dilakukan tiga kali.
Menurutnya, pola tersebut perlu ditingkatkan karena potensi pencemaran tidak hanya berasal dari industri.
“Ya, sebenarnya kualitas air ini nanti menjadi pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, ini yang kemudian kita dorong agar ada pemantauan kualitas air secara lebih intens. Termasuk ini menjadi masukan sebenarnya bagi kami di Komisi C, nanti untuk 2027 kita akan menambah anggaran pemantauan kualitas air yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.
Eri mengatakan tambahan pemantauan nantinya juga menyasar sumber limbah domestik atau rumah tangga.
“Nah, selama ini ternyata hanya tiga kali, tiga kali pemantauan kualitas air. Nah, ini nanti akan kita tambah seiring dengan semakin banyak industri kemudian limbah domestik yang juga perlu kita mitigasi,” tuturnya.
“Jadi selain limbah industri, nanti akan kita tambah alokasi anggaran dan program untuk pemantauan kualitas air di sumber-sumber pencemaran limbah rumah tangga. Nah, ini juga penting ternyata karena tadi disampaikan polutan terbesar justru datang dari limbah rumah tangga,” pungkasnya. (*)
