Rekam jejaknya mencakup posisi Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Bendahara DPD, hingga Wakil Ketua Bidang Perekonomian.
Pada 2019, Said dipercaya sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan. Pada 2023, ia juga dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Karier Said di Senayan dimulai setelah ia terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu 2004.
Sejak saat itu, Said berhasil mempertahankan kursinya di DPR RI selama lima periode berturut-turut, yakni sejak 2004 hingga periode 2024–2029.
Pada Pemilu 2024, Said bahkan mencatat perolehan suara yang sangat besar. Ia meraih 528.815 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
Perolehan tersebut menjadikannya caleg DPR RI dengan suara terbanyak secara nasional pada Pemilu 2024.
Perolehan suara Said juga menunjukkan tren peningkatan dari pemilu ke pemilu. Pada 2004 ia memperoleh 9.776 suara, kemudian 77.092 suara pada 2009, 112.539 suara pada 2014, 176.981 suara pada 2019, hingga mencapai 528.815 suara pada Pemilu 2024.
Memasuki periode DPR RI 2024–2029, Said kembali dipercaya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Posisi tersebut membuat Said memiliki peran strategis dalam pembahasan keuangan negara bersama pemerintah. Banggar menjadi salah satu alat kelengkapan DPR yang berperan dalam pembahasan anggaran negara, termasuk RAPBN.
Pada 2026, kiprah Said banyak terlihat dalam isu ekonomi dan fiskal nasional.
Pada Maret 2026, misalnya, Said menegaskan bahwa defisit APBN harus tetap dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, disiplin fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar dan investor.
Said juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran subsidi. Ia menilai kebijakan subsidi perlu ditata agar bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan dan tidak membebani APBN secara tidak efektif.
Perhatian Said pada 2026 tidak hanya berkutat pada angka APBN. Ia juga aktif menyuarakan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Pada Juni 2026, Said meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas rupiah. Ia menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya berkaitan dengan fundamental ekonomi, tetapi juga persepsi investor terhadap arah kebijakan pemerintah.
