Machmud mengingatkan kondisi tersebut berpotensi membuat pelaksanaan pembangunan dikebut menjelang akhir tahun. Jika proyek dipaksakan hanya untuk mengejar serapan, ia khawatir kualitas pembangunan justru menjadi korban.
“Kalau ada itu nanti akan kesusu (terburu-buru). Cepat-cepat karena kan ada batasan anggaran Desember. Pasti cepat-cepat. Terus asal garap, asal terserap,” katanya.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan secara terburu-buru berisiko memiliki kualitas yang rendah dan kembali mengalami kerusakan.
“Tapi korbannya rakyat. Kualitas enggak ada, jebol maneh (lagi), rusak maneh. Kenapa? Karena kesusu. Dampak terakhir nanti SiLPA-nya tinggi enggak terserap lagi,” tegas Machmud.
Sebut Masyarakat Jadi Pihak yang Dirugikan
Machmud menilai rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan. Ia menyebut masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak ketika anggaran pembangunan tidak terealisasi secara optimal.
“Kesimpulan saya, korbannya itu ya masyarakat. Ini kan manajemen keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai dengan anggaran yang tersedia cukup besar, pembangunan di Surabaya seharusnya dapat berjalan lebih masif. Terlebih, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berkaitan langsung dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat, termasuk penanganan genangan.
“Bagaimana anggaran Rp 12 triliun itu cuma terserap Rp 4 triliun selama semester pertama atau 6 bulan. Korbannya itu masyarakat, tidak ada pembangunan berarti yang masif di Surabaya ini,” kata Machmud.
