Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, Machmud memproyeksikan pendapatan parkir TJU hingga akhir tahun paling banyak hanya menyentuh angka Rp22 miliar. Angka tersebut bahkan belum mencapai 50 persen dari target APBD.
Capaian ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor retribusi lain. Sebagai pembanding, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari hasil kerja sama rumah sakit daerah justru berhasil melampaui target. Dari target awal Rp15 juta, realisasinya menembus Rp449 miliar hingga Juni.
Menanggapi program digitalisasi parkir dengan pembayaran QRIS yang digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Machmud membeberkan temuan lapangan mengenai celah kebocoran yang memicu belum optimalnya pendapatan.
Ia menyebut salah satu kendala utama terletak pada pola operasional penggunaan ponsel pemindai QRIS oleh juru parkir (jukir) yang diantar-jemput oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub).
“Di lapangan masih ada sistem di mana HP untuk jukir yang ada barcode QRIS-nya itu diantar oleh petugas Dishub. Padahal sebelum HP itu datang misalnya jukir buka jam 6 pagi dan HP baru diantar jam 8 pagi, uangnya masuk ke jukir sendiri secara tunai,” ungkap Machmud.
