Dalam pertemuan yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz, para ulama membahas sejumlah persoalan penting. Pada akhirnya, nama Nahdlatul Ulama digunakan sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.
Kiai Asep menyebut struktur awal NU menempatkan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal, dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kataya.
Kiai Asep menilai karakter kepemimpinan NU harus tetap menjaga posisi ulama sebagai rujukan utama organisasi.
Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga menyampaikan kritik terhadap dinamika penyelenggaraan sejumlah muktamar sebelumnya.
*Pesan Khusus untuk Muktamar*
Ia menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan yang perlu menjadi evaluasi agar tidak kembali terjadi dalam Muktamar ke-35 di Tambakberas.
Kiai Asep meminta agar NU tidak dikendalikan oleh segelintir kelompok yang tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Ia berharap Muktamar tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Menurut Kiai Asep, transformasi NU tidak boleh dimaknai sebagai upaya meninggalkan sejarah organisasi. Sebaliknya, transformasi harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikan tantangan zaman.
Ia menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
