“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” ujar mantan Wakil Bupati Pasuruan ini.
Karena itu, Eddy meminta Pemprov Jawa Timur mengambil peran yang lebih besar. Menurutnya, kekeringan yang terus terjadi di Pasuruan dan beberapa wilayah di Jatim sudah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten sehingga membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah provinsi.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pintanya.
Anggota Komisi B ini, mendorong Pemprov Jatim segera mengintegrasikan langkah mitigasi lintas sektor melalui BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
