Melalui pendekatan itu, kendaraan berdampak rendah tetap memperoleh insentif, sedangkan kendaraan berbobot besar dan beroperasi dengan frekuensi tinggi memberikan kontribusi yang lebih proporsional terhadap biaya pemeliharaan jalan.
Selain itu, ia mendorong integrasi data antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, serta instansi pengujian kendaraan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu menegaskan kerusakan jalan tidak hanya dipengaruhi kendaraan listrik, tetapi juga muatan berlebih, kualitas konstruksi, drainase, curah hujan, dan usia perkerasan.
Karena itu, Pemprov Jatim diharapkan menyusun roadmap fiskal kendaraan listrik dan keberlanjutan jalan provinsi periode 2026–2035 agar transisi energi berjalan selaras dengan kualitas infrastruktur. (caa)
