“Dengan digitalisasi perencanaan ini, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan. Semua berbasis data yang valid dan transparan,” tegas Eddy.
Di Kota Surabaya, pendaftaran Perlinsos Digital dilakukan secara mandiri bagi warga yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Kedua melalui agen yang kami siapkan, ini untuk warga prasejahtera yang tidak memiliki akses smartphone atau kesulitan teknologi,” imbuhnya.
Pemkot Surabaya telah mendaftarkan 12.741, agen-agen ini terdiri dari Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW, Kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila. Sesuai arahan pemerintah pusat, para agen ditargetkan mendaftarkan seluruh Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya, dengan prioritas utama pada warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.
Mengingat ketatnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), para agen nantinya hanya dapat melihat jumlah total warga yang berhasil mereka daftarkan pada dasbor aplikasi, tanpa bisa melihat detail identitas personal secara rinci.
Selain itu, jika dalam proses pemindaian biometrik sistem menyatakan seorang warga tidak layak menerima bantuan namun kondisi riil di lapangan menunjukkan sebaliknya, sistem menyediakan fitur sanggah. Melalui proses sanggah ini, warga dapat melampirkan data pendukung untuk diverifikasi ulang.
Eddy berharap, pendaftaran masyarakat berbasis Kampung Pancasila ini sudah berjalan penuh pada hari Senin (22/6/2026) dan selesai pada Selasa (7/7/2026).
