Menurut Nasih, masih banyak gedung pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, terminal, ruang publik, maupun sarana transportasi yang belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, tidak semua layanan elektronik pemerintah telah menerapkan prinsip aksesibilitas.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta agar Raperda memuat target dan indikator yang jelas terkait pemenuhan aksesibilitas.
“Jangan sampai kewajiban penyediaan aksesibilitas hanya menjadi norma deklaratif yang sulit diukur keberhasilannya,” kata Nasih.
Pada sisi lain, Fraksi Nasdem juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun peta jalan (roadmap) aksesibilitas yang memiliki target tahunan, indikator capaian, serta mekanisme evaluasi yang transparan kepada publik.
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai NasDem menegaskan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.
