Meski demikian, Nasih menilai pengawasan saja tidak cukup apabila tidak disertai instrumen penegakan yang jelas. “Selama ini ketentuan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan,” katanya.
Menurut dia, masih banyak perusahaan yang secara formal menyatakan mendukung inklusivitas, tetapi belum memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas.
“Bahkan tidak sedikit perusahaan yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang kurang produktif atau membutuhkan biaya penyesuaian yang tinggi,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kepatuhan perusahaan secara berkala. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memiliki instrumen yang jelas untuk mengukur tingkat kepatuhan dunia usaha.
Selain persoalan data dan ketenagakerjaan, Fraksi NasDem turut menyoroti aksesibilitas fasilitas publik, transportasi, informasi, komunikasi, dan layanan digital bagi penyandang disabilitas.
