“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera. Kasus seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja biasa karena telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,” ujarnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Yona menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pelajar.
Untuk itu, Komisi A DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat program edukasi hukum dan pembinaan karakter di sekolah.
Menurutnya, program seperti Satpol PP Goes to School perlu diintensifkan agar para siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan.
