Politisi asal Partai Gerindra itu, dari keterangan warga, saat ini ada 1.025 rumah yang berdiri di area tersebut. Berangkat dari kondisi itu, pada 2019 Pemprov Jatim melalui Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan BPKAD menerbitkan surat pemblokiran agar PLN tidak mengaliri listrik ke area 16 hektare tersebut.
“Dalam rangka menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, keluarlah surat pemblokiran agar supaya pihak PLN tidak mengaliri listrik di area 16 hektare yang ditempati 1.025 rumah ini. Sehingga akhirnya warga merasa keberatan,” ungkapnya.
Warga memprotes listrik diblokir, karena aliran PDAM bisa masuk, bahkan diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Masak air sebagai kebutuhan dasar bisa masuk, tapi listriknya kenapa tidak masuk. Ini yang diprotes mereka. Pemblokiran listrik sejak 2019, padahal tidak ada tunggakan. Warga tidak keberatan untuk membeli listrik,” ucap Halim.
Mengingat aliran listrik diblokir, akhirnya warga merekayasanya menggunakan ‘meteran terbang’. Upaya ini dilakukan agar rumah bisa menikmati listrik dan aktivitas sehari-hari bisa berjalan.
“Jadi meteran terbang itu meterannya pindah. Secara alamat mungkin di kampung lain, tetapi kemudian meterannya dipindahkan. Istilah pihak PLN itu meteran terbang,” jelas Halim.
Menurutnya, ada dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut. Mengingat tidak mungkin warga berani merekayasa aliran listrik kalau tidak ada oknum yang bermain.
