Hal tersebut relevan dengan tantangan sosial ekonomi yang sedang dihadapi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini pada Februari 2025 berada di angka 3,61 persen.
Lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 5,87 persen, disusul lulusan universitas sebesar 5,60 persen. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan pasar kerja.
Karena itu, Sri Untari menilai data tersebut harus dibaca lebih dalam. Menurutnya, persoalan bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan zaman.
Pendidikan, kata dia, terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi. “Sekolah dan kampus jangan hanya melahirkan pencari pekerjaan. Mereka harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya,” terangnya.
Mantan Ketua Umum Dekopin itu juga menyoroti tantangan era digital yang membuat generasi muda hidup di tengah banjir informasi. Menurutnya, tanpa pendidikan karakter dan literasi kritis, anak muda rentan menjadi korban manipulasi opini, polarisasi politik, hingga budaya instan.
“Sekarang anak-anak kita sangat cepat menerima informasi, tetapi belum tentu cepat memverifikasi. Mereka akrab dengan gawai, tetapi belum tentu akrab dengan nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Untari mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktik sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan.
Menurutnya, siswa harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota. Dengan begitu, pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata.
