Menurutnya, objek pemajuan kebudayaan meliputi adat istiadat, tradisi, ritus, hingga pengetahuan tradisional yang seluruhnya membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Dengan perubahan menjadi Dewan Kebudayaan, maka ruang perumusan strategi kebudayaan nasional di tingkat daerah akan semakin terbuka.
Ia juga menegaskan bahwa langkah Surabaya sejalan dengan tren yang telah dilakukan oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Transformasi kelembagaan ini dinilai sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap kerangka kebijakan nasional yang terus berkembang.
Selain aspek kebijakan, implementasi di lapangan juga menunjukkan dukungan pemerintah terhadap aktivitas seni. Salah satunya melalui optimalisasi Balai Pemuda Surabaya sebagai pusat kegiatan seni yang telah berfungsi sejak puluhan tahun lalu.
