Kebijakan ini berdampak langsung pada sejumlah layanan penting, mulai dari fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, perizinan, hingga pengajuan surat keterangan tidak mampu.
Namun, pembatasan tersebut bersifat sementara. Pemkot membuka ruang bagi warga untuk memperbaiki statusnya melalui pembaruan data, baik secara daring maupun melalui kantor kelurahan.
Langkah ini menandai pergeseran pendekatan layanan publik di Surabaya, dari berbasis administratif konvensional menuju sistem berbasis data yang menuntut akurasi dan partisipasi warga.
“Validitas DTSEN menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keakuratan data menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif pada 2026 hingga 2027,” pungkas Eddy.
