“Ketiga, kami mengusulkan adanya konsultan publik agar penilaian terhadap BUMD lebih objektif dan komprehensif,” tegas Satib.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pansus BUMD DPRD Jatim berharap evaluasi perusahaan daerah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu menghasilkan kebijakan konkret. Terlebih di tengah efisiensi anggaran, BUMD dituntut lebih adaptif, efisien, dan mampu menjadi sumber pendapatan yang andal bagi daerah. (caa)
