Menanggapi pertanyaan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto menyatakan bahwa pengelolaan Pelabuhan Probolinggo diserahkan sepenuhnya kepada PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN). PT DABN merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola pelabuhan ini, mengingat seluruh biaya pembangunan pelabuhan diambil dari APBN serta APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan PAD yang dihasilkan merupakan hak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Karena pembangunan pelabuhan menggunakan APBN dan APBD Pemprov Jawa Timur, jadi PAD-nya juga diterima Pemprov Jawa Timur. Hanya saja, dengan adanya pelabuhan ini, Kota Probolinggo mendapatkan dampak perekonomian yang cukup baik. Misalnya, dengan adanya pelabuhan ini, ada hotel baru yang dibangun di sini,” jelas Sudiyanto.
Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Wawan Sugiantoro menambahkan bahwa terkait dengan PAD, tidak ada sistem bagi hasil antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemprov Jawa Timur. “Namun, dengan adanya pelabuhan ini, terdapat dampak-dampak yang dapat dirasakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,” tutur Wawan.
