Ia menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada proses eksekusi atau pengambilan keputusan akhir.
“Kalau dibilang BKD lamban, saya tidak melihat begitu. Datanya sudah ada. Asesmen juga sudah dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah eksekusinya yang lambat,” jelasnya.
Komisi A DPRD Jatim pun berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut. Bahkan, pihaknya membuka ruang bagi berbagai kritik dan masukan terkait kinerja BKD maupun proses penataan SDM di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami di Komisi A siap mengawal. Silakan jika ada yang ingin mengkritisi BKD, kami akan kawal karena pintu utama proses ini memang ada di BKD,” katanya.
Saat ini Komisi A juga masih melakukan pemetaan untuk mengetahui secara pasti posisi jabatan yang kosong serta kendala yang dihadapi dalam proses pengisian jabatan tersebut. DPRD akan melihat terlebih dahulu kerangka persoalannya sebelum menentukan langkah pengawasan lebih lanjut.
“Kami akan lihat dulu kerangkanya. Kekosongan jabatan ada di mana saja dan kendalanya apa. Karena data-data sebenarnya sudah ada di BKD dan mereka juga sudah melakukan asesmen,” pungkasnya. (caa)
