Sekertaris DPD PDIP Jatim ini juga mendesak evaluasi terbuka dan transparan. Dirinya meminta setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang nyata, termasuk di daerah melalui satgas MBG Daerah.
“Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan mulia program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan. Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat,” pungkas legislator Daerah Penilihsn (Dapil) Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek.
Seperti diketahui, pelaksaan MBG di buksn Ramadan ini ramai setelah ditemukan ditemukan paket makanan berisi roti berjamur serta telur rebus yang cangkangnya masih berlumur sisa kotoran ayam, di Kecamatan Lembeyan, Magetan. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda itu akhirnya menuai kecaman, bahkan ramai dibicaraksn di media sosisl.
Temuan tersebut memicu kekhawatiran publik terkait sistem quality control pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah. Dan Satgas MBG Jatim yang diketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dinilai lamban dalam menyikapi kasus tersebut. (Caa)
