Bahkan yang muncul lanjut Deni, kulitas makanan
dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan.
“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegas Deni.
Kondisi ini kata Deni, Satgas di daerah harus lebih aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terhadap kesesuaian menu dengan pagu biaya.
“Ingat program yang menyangkut hak gizi masyarakat dan menggunakan anggaran negara tidak boleh lepas dari akuntabilitas,” ujarnya.
