Ia menegaskan bahwa pihak legislatif telah memanggil instansi terkait, mulai dari Bappeda, Dinas Cipta Karya, hingga Dinas Perhubungan untuk mengurai benang kusut tersebut.
“Sudah jelas bahwa ada kendala penyerahan aset. Pemerintah Provinsi tidak berani membangun di lahan yang bukan kewenangannya, itu bisa jadi pelanggaran hukum. Padahal, masterplan untuk masjid sebagai pintu gerbang ISP sudah disiapkan oleh Dinas Cipta Karya sebagai pemicu masuknya investor,” ungkap Halim seusai memimpin audiensi di Ruang Rapat Badan Anggaran, Senin (23/2/2026).
Halim menambahkan bahwa proyek ini bukan sekadar rencana dari pusat, melainkan aspirasi daerah yang sudah masuk dalam dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas). Namun, ia meminta masyarakat realistis melihat situasi anggaran dan prioritas nasional yang kini mulai bergeser.
