Namun demikian, Anggota DPRD Jatim asal Dapil Malang Raya itu menegaskan bahwa implementasi di lapangan menimbulkan persoalan yang tidak sederhana. Banyak peserta PBI JK yang masih membutuhkan layanan medis justru mendapati kartunya tidak aktif saat hendak berobat ke rumah sakit.
“Yang paling terdampak adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa, pasien kemoterapi, anemia, hemofilia, dan penyakit lain yang membutuhkan pengobatan rutin dan berbiaya mahal. Ini tentu sangat ironis,” ungkapnya.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Puguh meyakini jumlah penerima PBI BPJS Kesehatan di Jawa Timur sangat besar. Kondisi ini membuat potensi masalah sosial dan kesehatan semakin meluas jika tidak segera ditangani.
Oleh karena itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta BPJS Kesehatan Kanwil Jatim untuk membentuk posko atau sekretariat bersama.
