Surabaya. Cakrawalanews.co – Ramainya keluhan masyarakat terkait status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.
Ia menilai fenomena ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan.
Puguh menjelaskan, penonaktifan kepesertaan PBI JK tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, yang mengatur transformasi basis data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini bertujuan merapikan data agar bantuan tepat sasaran.
“Tujuan kebijakan ini sebenarnya baik, agar yang benar-benar berhak menerima PBI BPJS Kesehatan tetap terlindungi, sementara mereka yang secara ekonomi sudah mampu bisa beralih ke kepesertaan mandiri,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu, Jumat (6/2/2026).
