“Untuk TK dan MI Baitul Rohman, segera susun RAB lalu kirimkan ke saya supaya kita bisa dorong solusi yang jelas,” tegas Yona di hadapan warga.
Dalam forum tersebut, Yona juga menekankan bahwa peran DPRD tidak berhenti pada fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya hingga tingkat kampung.
“Tidak boleh ada persoalan warga Kedurus yang dibiarkan berlarut. Camat dan lurah harus responsif terhadap setiap laporan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan sekolah, warga turut menyampaikan berbagai kebutuhan lain, seperti pembenahan Balai RW, pengadaan kursi untuk kegiatan warga, perbaikan pagar kelompok tani, penyediaan alat kesehatan dasar bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga fasilitas meja belajar untuk kegiatan “sinau bareng”.
Sejumlah langkah konkret juga disampaikan dalam reses tersebut, di antaranya bantuan Rp5 juta untuk Kelompok Tani Srikandi, dukungan Rp10 juta bagi pembangunan sosoran Balai RW, serta proses pengajuan kursi kegiatan warga secara bertahap. Yona juga menawarkan solusi administratif bagi warga ber-KTP setempat yang belum memiliki hunian tetap dengan mendorong pendaftaran program rumah susun.
