Surabaya, CakrawalaNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melalui Komisi A yang membidangi hukum, pemerintahan dan Kesra menegaskan penolakan terhadap narasi bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta praktik premanisme dalam polemik juru parkir (jukir).
Penegasan tersebut disampaikan setelah dewan menerima aduan dari para jukir yang merasa resah atas stigma negatif dan dugaan intimidasi di lapangan.
Hal tersebut mengemuka dalam hearing bersama Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), pengelola parkir yang menjadi mitra Dinas Perhubungan (Dishub), serta instansi terkait, Selasa (21/4/2026).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko , menyampaikan keprihatinannya atas munculnya framing yang menyudutkan jukir, termasuk yang bernuansa kesukuan.
“Kami prihatin jika ada anggapan jukir dari suku tertentu di-framing dengan sebutan warga Meksiko. Padahal berdasarkan informasi PJS dan pengelola parkir lainnya yang menjadi mitra kerja Dishub Kota Surabaya, seluruh jukir adalah warga Surabaya karena memiliki KTP Surabaya,” tegasnya.
Ia menegaskan, identitas kewargaan harus menjadi pijakan utama dalam melihat persoalan jukir di Surabaya.
“Siapa saja yang lahir, besar, dan ber-KTP Surabaya, maka dia adalah Arek Suroboyo. Tidak ada ruang untuk narasi kesukuan dalam persoalan ini,” ujarnya.
Selain itu, Yona juga menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan intimidasi dalam bentuk apa pun terhadap jukir.
“Semuanya yang hidup di kota ini punya tanggung jawab yang sama. Tidak boleh ada intimidasi. Kalau lahir dan besar di Surabaya, punya KTP Surabaya, mereka adalah Arek Surabaya,” tegasnya.
