Ia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk bekerja tanpa tekanan.
“Karena PJS juga harus menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perlakuan yang sama,” lanjutnya.
Pihak kepolisian kata Edy, juga mengimbau agar setiap indikasi intimidasi maupun penghinaan yang mengarah pada SARA segera dilaporkan.
“jika ada indikasi intimidasi dan penghinaan yang ditijukan kepada jukir yang mengarah pada SARA pihak kepolisian mengimbau kepada jukir agar melaporkan ke pihak kepolisian,” tegasnya.
“Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku agar tercipta rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Surabaya menekankan pentingnya percepatan digitalisasi parkir sebagai bagian dari penataan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami harapkan PJS dan pengelola parkir lainnya yang menjadi mitra kerja kami membantu menyampaikan ke jukir untuk menerima voucher parkir. Itu bagian dari digitalisasi. Kalau tidak dipatuhi, akan ada penindakan,” jelas Kepala Dishub Surabaya Trio.
Seluruh pihak sepakat memperkuat penataan parkir sekaligus menjaga kondusivitas kota. DPRD Surabaya menegaskan, polemik jukir harus diselesaikan secara sistematis tanpa narasi SARA dan tanpa praktik premanisme, dengan mengedepankan perlindungan hukum serta pembenahan sistem yang berkelanjutan.
